Jakarta – Silang pendapat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), dan Menko Polhukam, Mahfud Md, semakin melebar. Kini pembicaraan berlanjut soal pejabat yang tidak perlu panik jika diperiksa polisi.
Polemik ini bermula setelah Ridwan Kamil menunjuk hidung Mahfud Md soal kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab (HRS). Ridwan Kamil menyebut kekisruhan yang terjadi hari ini dimulai sejak adanya pernyataan Mahfud Md.
“Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).
Baca juga:
Tambah 4 di AS, Total WNI Positif Corona di Luar Negeri Jadi 2.283
Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu diketahui Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.
Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Mahfud Md tersebut menimbulkan tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ridwan Kamil meminta Mahfud Md juga bertanggungjawab atas kerumunan Habib Rizieq, tak hanya kepala daerah.
“Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara ‘selama tertib dan damai boleh’, sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya,” tutur Ridwan Kamil.
“Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran, yang peran yang perlu diklarifikasi,” sambung Ridwan Kamil.
Baca juga:
IDI Ungkap Aspek Penting Kelola Vaksin COVID-19
Mahfud Md lantas angkat bicara atas pernyataan Ridwan Kamil itu. Mahfud mengaku siap bertanggungjawab.
“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12).
Dalam utas di Twitter-nya, Mahfud melanjutkan bahwa diskresi yang diberikan pemerintah sebatas penjemputan hingga pengantaran Habib Rizieq dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke Petamburan. Tetapi, kerumunan acara Habib Rizieq di Petamburan, kata Mahfud, sudah di luar diskresi pemerintah.
“Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” jelas Mahfud.
Cuitan itu kemudian dibalas oleh Ridwan Kamil. Mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan pusat dan daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab.
“Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan,” cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
Mahfud kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai diskresi dan kerumunan di bandara. Mahfud menepis narasi yang menyebutkan massa penjemput Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 3 juta orang.
“Memang penjemputan, meskipun ada yang mengatakan ada yang berjubel, 3 juta orang, karena nggak tahu secara teknis, Terminal 3 itu 10 ribu orang nggak masuk di tempat penjemputan. Itu hitungan, ada seperti itu, menurut Google 13.621 orang. Tapi nggak anu juga,” kata Mahfud dalam pernyataannya, Rabu (16/12).
Baca juga:
Rekomendasi 5 Smartphone Vivo untuk 2021
Mahfud kemudian berbicara soal kondisi jalan tol yang macet saat momen penjemputan Habib Rizieq. Mahfud mengatakan penjemputan Habib Rizieq berlangsung tertib.
“Lalu, pak itu di pinggir jalan tol, tol itu nggak ada pinggir jalannya. Bahwa ada mobil 7 kilo macet, iya. Itu kalau saya anggap 1 mobil isinya 4, kan 10 ribu. Itu bukan orang mau jemput, orang berpergian sebanyak 505.800 orang dalam manifes berpergian. Tapi sebenarnya nggak ada pelanggaran, dan tertib,” terangnya.
Baca juga:
629.429 Kasus Covid-19 dan Positivity Rate yang Kian Mengkhawatirkan
Rangkaian penjemputan Habib Rizieq hingga pemimpin FPI itu tiba di rumah, kata Mahfud, adalah diskresi yang diberikan pemerintah. Selepasnya, itu di luar diskresi pemerintah.
“Diantar oleh polisi, sore sampai rumah, diskresi selesai, begitu sampai rumah selesai, dia harus tunduk pada aturan. malamnya itu sudah begitu, kalau bicara tanggung jawab, saya bertanggung jawab, saya mengizinkan pulang, mengawal keamanan,” ujar Mahfud.
Mahfud juga menyebut tak ada perusakan saat penjemputan Habib Rizieq itu. Mahfud mengatakan yang ada hanyalah kerusakan sejumlah fasilitas bandara.
“Kalau bicara tanggung jawab, saya bertanggung jawab, saya mengizinkan pulang, mengawal keamanan, tidak boleh merusak dan tidak ada perusakan,” kata Mahfud.
Kerusakan fasilitas, menurut Mahfud, masih terbilang kecil. Mahfud pun menyebut kerusakan tersebut masih ditoleransi.
“Ada kerusakan, tapi bukan perusakan. Apa itu kerusakan? Karena misalnya waktu Habib Rizieq turun, itu orang ada yang naik meja, kursi, itu kecil. Artinya tolerable,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud mengingatkan pejabat publik tak perlu panik ketika ada panggilan dari polisi. Dia mengatakan panggilan polisi itu memiliki dua kepentingan.
“Kalau seorang pejabat atau siapa pun, dipanggil oleh polisi itu, nggak usah panik. Karena dipanggil itu bermacam-macam, satu karena ingin diperiksa, atau dimintai keterangan,” ujar Mahfud.
Dia lantas bercerita semasa masih menjabat Ketua MK kerap diminati keterangan oleh polisi. Pada saat itu Mahfud selalu hadir memberikan keterangan yang dibutuhkan aparat.
“Saya ini Ketua MK dulu berkali-kali dimintai keterangan. Ketika ada isu begini saya datang ke polisi, saya memberikan keterangan (ketika jadi ketua MK, red). Jadi jangan merasa kalau dipanggil…,” paparnya.
“Dulu Pak Anies dipanggil, orang ribut, oh Anies yang dipidanakan. Di Jawa Barat ditanya, apa betul tanggal sekian ada ramai-ramai begitu, apakah Anda sudah memberi izin, kalau ndak memberi izin, bagaimana Anda, cuma gitu saja. Sehingga nanti dikonstruksi menjadi siapa yang salah,” sambung Mahfud.
Baca juga:
Soal Vaksin COVID-19, Deddy Corbuzier Berani Tantang Dokter Tirta
Sentilan Mahfud Md itu kemudian dibalas lagi oleh Ridwan Kamil. Dia membantah pernyataan yang dilontarkan usai pemeriksaan di Polda Jabar itu sebagai bentuk rasa panik.
“Saya ini tenang, tidak mungkin panik. Ngomong aja santai, silakan teman-teman (wartawan, red) menafsirkan sendiri-sendiri,” ujar RK kepada sejumlah wartawan setelah menghadiri acara puncak HUT ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (17/12). seperti dilansir Antara.
Ridwan Kamil mengatakan poin terpenting dari pernyataannya tersebut ialah soal keadilan itu harus proporsional.
“Siapa yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir, semua harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, saya kira tidak akan memperpanjang,” ucapnya.
Meski demikian, Ridwan Kamil menegaskan apa yang disampaikan dan apa yang telah terjadi bisa menjadi pengingat betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal yang produktif untuk dituntaskan. Terlebih saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19.
“Semoga ini jadi pengingat betapa bangsa ini perlu hal yang produktif apalagi lagi kita dalam keadaan COVID-19,” ujarnya.
[SUMBER NEWS.DETIK.COM] https://news.detik.com/berita/d-5299766/ridwan-kamil-tak-terusik-kala-mahfud-md-singgung-tak-usah-panik/1.
