Mea-news.net, JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” ungkap Andi Arief.
Andi Arief juga menyebut alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.
“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” ujarnya.
Sosok Moeldoko
Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.
Puncak kariernya di TNI AD adalah saat dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.
Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk naik pangkat dan menjadi panglima TNI.
Alumnus Akabari angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.
Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.
Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.
Pada Rabu (17/1/2018), Moeldoko ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.
Dekat dengan SBY
Dulu Moeldoko dikenal dekat dengan SBY.
Saat SBY menjabat Presiden RI, Moeldoko diangkat jadi Panglima TNI.
Bahkan, Moeldoko kala itu mengusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat anugerah Jenderal Besar.
Hal ini, menurutnya, bisa dilihat atas semangat Presiden SBY untuk membangun kekuatan TNI yang handal.
“Semangat yang kuat dari bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang handal, kami bersepakat, tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkap Jenderal Moeldoko, dalam sambutannya dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK, Jakarta, Kamis 9 Januari 2014, seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Dia tegaskan, tidak salah penghargaan jenderal besar diberikan kepada Presiden SBY.
Apalagi, selama Periode kepemimpinan SBY sebagai Presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan.
Berikut perjalanan karier Moeldoko dikutip dari Litbang Mea-News:
PENDIDIKAN:
Umum:
– Akabri ( 1981 )
Khusus :
– Susarcab
– Suslapa Inf
– Seskoad
– Sesko TNI
– Susdanrem
– Susstrat Perang Semesta
– Lemhanas RI
PERJALANAN KARIER :
TNI
Jabatan:
– Danton 1A Yonif Linud 700/BS
– Danki-A Yonif Linud 700/BS
– Kasi-2/Ops Yonif Linud 700/BS
– Pasi Ops Dim 14-08/BS
– Kasi 2/Brigif-1 PIK/JS Dam Jaya
– Wadanyonif 202/TM Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya
– Danyonif 202/JY Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya
– Dandim 0501/JP BS Dam Jaya
– Sespri Wakasad
– Pabandya-3/Ops/ PB- V/Sopsad
– Danbrigif-1 PIK/JS Dam Jaya
– Asops Kasdam VI/TPR
– Dirbindiklat Pussenif
– Danrindam VI/TPR
– Danrem 141/TP Dam VII/WRB
– Pati Ahli KSAD Bidang Ekonomi
– Dirdok Kodiklat TNI AD Kasdam Jaya
– Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad
– Panglima Kodam XII/Tanjungpura
– Panglima Kodam III/Siliwangi
– Wakil Gubernur Lemhannas
– Wakil KSAD
– KSAD
– Panglima TNI
PENGHARGAAN:
– Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV tahun
– Satya Lencana Santi Dharma
– Satya Lencana Seroja
– Tanda Jasa dari PBB
– Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
– Ops Timtim
– Konga Garuda XI-A
KELUARGA:
– Koesni Harningsih, SE (istri)
– Anak: 2 orang
Moeldoko Jawab Tuduhan
Moeldoko minta tidak ada pihak yang mengganggu Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Moeldoko merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
“Jangan dikit-dikit istana, dalam hal ini, saya mengingatkan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau, tidak tahu sama sekali dalam hal ini, isu ini, ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” tegas Moeldoko, Senin (1/2/2021).
Dalam video singkat, Moeldoko mengaku memang menerima sejumlah tamu dan mendengarkan cerita. Menjadi pendengar yang baik, Moeldoko menuturkan cukup prihatin seusai mendengar cerita dari tamu yang berkunjung ke dirinya.
Keprihatinan itu dikemukakan Moeldoko karena dirinya merupakan bagian yang juga mencintai Partai Demokrat.
“Kalau (pertemuan -red) itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan, saya nggak keberatan,” ujarnya.
Moeldoko dalam video singkatnya kemudian memberi saran bagaimana sikap sebagai seorang pemimpin.
Menurutnya, menjadi pemimpin harus kuat, tidak mudah baperan dan terombang ambing. Tidak ditegaskan, pesan kepada pemimpin ini ditujukkan Moeldoko untuk siapa.
“Kalau anak buahnya nggak boleh kemana-mana ya diborgol aja anak buahnya. Dan istilah kudeta, kudeta itu dari dalam, masa dari luar,” ujarnya.
Penjelasan AHY
Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (1/2/2021) pagi.
Tujuan AHY menyurati Jokowi ialah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.
“Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.
Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.
“Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY.
Terdiri dari 5 Orang
Lebih lanjut AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.
AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.
Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.
Terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.
Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.
Baca juga: Akhirnya Beli Bek Juga, Liverpool Resmikan Perekrutan Ben Davies
Selain itu, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.
Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.
AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” katanya.
Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” ujarnya.
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ucap AHY.
[SUMBER TRIBUNNEWS.COM]: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/02/sosok-moeldoko-dulu-dikenal-dekat-sby-kini-dituduh-hendak-ambil-alih-demokrat.
